Pengadilan Negeri Batam

Data Pengunjung

Proxy
54.227.62.141
United States United States
IP
54.227.62.141
United States United States :
Browser
Unknown Browser Unknown Browser
Sistem Operasi
Unknown Operating System Unknown Operating System

Waktu hari ini:

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini44
mod_vvisit_counterKemarin157
mod_vvisit_counterMinggu ini636
mod_vvisit_counterMinggu lalu1173
mod_vvisit_counterBulan ini4393
mod_vvisit_counterBulan lalu6898
mod_vvisit_counterSemua451602

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 54.227.62.141
,
Now: 2014-04-24 05:04
Sejarah dan Wilayah Hukum PDF Print E-mail

Pengadilan Negeri Batam merupakan peradilan umum pada tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 1988 dan diresmikan pada tanggal 19 Pebruari 1990 bersamaan dengan peresmian pemakaian Gedung Pengadilan Negeri Batam yang terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 03 Sekupang Kota Batam oleh Bpk. H.Ismail Saleh, SH. Selaku Menteri Kehakiman R.I dan juga dihadiri oleh Ali Said, SH selaku Ketua Mahkamah Agung RI.

Bahwa pada saat itu Pengadilan Negeri Batam dengan status Kelas II yang kemudian dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan perekonomian masyarakat yang sudah pasti akan terjadi persoalan hukum dikalangan masyarakat Kota Batam baik perkara pidana maupun perdata, maka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakan hukum di Kota Batam dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.04.AT.01.05 Tahun 2000 berubah status dari Kelas II menjadi Kelas I B sampai dengan sekarang.

 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Batam adalah sebagai berikut: 

 

  1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
  2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

 

Pengadilan Negeri Batam masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Batam, Rempang & Galang dengan luas wilayah kurang lebih 715 Km2 (71.500 Ha) = 115% Luas Negara Singapura yang terdiri dari 12 kecamatan sebagai berikut: 
1. Kecamatan Belakang Padang.
2. Kecamatan Batu Ampar.
3. Kecamatan Sekupang.
4. Kecamatan Nongsa.
5. Kecamatan Bulang. 
6. Kecamatan Lubuk Baja. 
7. Kecamatan Sungai Beduk. 
8. Kecamatan Galang.
9. Kecamatan Bengkong.
10. Kecamatan Batam Kota.
11. Kecamatan Sagulung.
12. Kecamatan Batu Aji.
 

Pengadilan Negeri Batam didalam meberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam, Rempang dan Galang dimana didalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara baik pidana maupun perdata dengan jumlah Hakim sebanyak 13 orang dan Panitera / Wakil Panitera / Panitera Muda / Panitera Pengganti sebanyak 14 orang dibentuk Majelis Tetap berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : W4-U8/1118/KP.04.5/III/2008 sebanyak 6 (enam) Majelis.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari melaksanakan Tertib / Disiplin ketentuan Hari dan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Batam sebagai berikut :
1. Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.

2. Jam kerja dan jam istirahat baik Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur sebagai berikut : 

a. Jam kerja sebagai berikut : 
1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d pukul 16.30 wib.  
2. Hari Jum’at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 wib.

b. Jam istirahat sebagai berikut : 
1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00 wib.  
2. Hari Jum’at dari pukul 11.30 s/d pukul 13.00 wib.

c. Jam kerja sebagaimana ditentukan di atas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain pemeriksaan setempat, eksekusi putusan Hakim, dan penyampaian relaas panggilan.

Dengan cenderung meningkatnya volume perkara terutama perkara pidana, Pengadilan Negeri Batam sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya telah berupaya menyelesaikan perkara-perkara baik pidana maupun perdata secara formil dan materil sesuai dengan Undang - Undang atau Peraturan – Peraturan Hukum demi tercapainya Penegakan Hukum yang berkeadilan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack